Network
KabarDKI.com - Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta untuk menggunakan transportasi umum ketika beraktivitas di Ibu Kota. Langkah ini guna menekan polusi udara di daerah menurut Anggota Komisi B DPRD, M Taufik Zoelkifli.
"ASN diwajibkan pakai transportasi publik saja seperti TransJakarta, angkot JakLingko, MRT dan LRT," ujar Taufik di Jakarta, Minggu 20 Agustus 2023.
Taufik menambahkan dengan pemanfaatan moda transportasi publik, tentu diharapkan diimbangi dengan menambah rute, memperbanyak jumlah maupun meningkatkan fasilitas armada.
Baca Juga: Honda N-VAN EV Prototype, Solusi Kurangi Polusi Udara, Kolaborasi Honda dan Pertamina
Selain itu, ia juga menyarankan mengganti bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan tenaga listrik.
“Sambil semua moda transportasi publiknya diperbaiki, bisa ditambah lagi dengan menghidupkan jalur sepeda dan pedestrian untuk pejalan kaki,” katanya.
Menurut Taufik, imbauan pemerintah untuk menggunakan kendaraan listrik hanya akan menyumbangkan sedikit efektivitas mengurangi polusi udara maupun kemacetan di Ibu Kota.
Terlebih, lanjut dia, pengeluaran penggunaan kendaraan listrik tentunya membutuhkan biaya yang besar jika dibandingkan memakai kendaraan konvensional.
“Ini juga menambah pengeluaran mereka untuk beli mobil listrik yang harganya mahal, kalau pakai dana Pemda DKI berarti akan menambah beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),” katanya.
