KabarDKI.com - Timnas AMIN sebut Pilpres 2024 terdapat pelanggaran menurut Dewan Pakar Timnas AMIN, Bambang Widjojanto. Ia menyoroti soal pelanggaran dengan dugaan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) hampir benar-benar terjadi.
BW, begitu dia disapa, menyebut kadar pelanggarannya pun jauh lebih besar dan juga lebih dahsyat dari pemilu di tahun-tahun sebelumnya.
"Kami hampir sampai pada kesimpulan bahwa masif, sistematik dan terstruktur itu benar-benar terjadi dengan kualitas kadar pelanggarannya yang jauh lebih dahsyat ketimbang tahun-tahun sebelumnya,"ujar Bambang Widjojanto dalam konferensi pers di Sekretariat Perubahan, Brawijaya 10, Jakarta Selatan, Kamis (15/2).
Baca Juga: Link Real Count Pileg dan Pilpres pada Pemilu 2024 Bisa Dicek di Sini
Sosok yang disapa BW itu mengatakan, pelanggaran pemilu yang terjadi memberikan kesimpulan kuantitas tak berbasis dengan kualitas penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, klaim kemenangan yang digaungkan salah satu paslon menjadi tidak valid.
"Sehingga klaim kemenangan itu menjadi tidak valid, karena kuantitas yang dirumuskan itu tidak berbasis pada kualitas penyelenggaraan pemilu yang diatur oleh undang-undang," tambah BW.
"Yang lebih menyedihkan lagi, sebenarnya legalitas yang dihasilkan itu sama sekali tidak mempunyai dasar legitimasi,"jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN, Amin Subekti, mengklaim pihaknya menemukan ada 335 laporan kecurangan dari berbagai TPS. Salah satunya terkait perbedaan angka di Formulir C1 dengan yang terdata di website KPU.
Baca Juga: Usut Kecurangan Pemilu 2024, TPN PDKT dengan Timnas AMIN
Usai melakukan riset dan verifikasi data dengan memvalidasi Formulir C1 dan data di website KPU, Timnas AMIN menemukan ada laporan yang tersebar di 181 kota dan 36 provinsi. Timnas AMIN curiga ada upaya penggelembungan suara untuk salah satu paslon. Sebagai contoh paslon 01 mendapatkan tambahan suara 19,6%, paslon 02 mencapai 65%, dan paslon 03 sekitar 15,4% di atas Formulir C1.
"Ini yang kami temukan di website. Saya kira ini membuktikan bahwa apa yang dibicarakan masyarakat memang terjadi. Riset ini bisa dilakukan semua orang, bisa menelusuri sendiri, dari sana akan kelihatan. Ini contoh, akhirnya tudingan penggelembungan suara ada buktinya," tandas Amin Subekti.***