Network
Baca Juga: KKP Genjot Produksi Ikan Kakap di Aceh untuk Memupuk Semangat para Pembudidaya
"Fasilitas intake, outlet, tanton, hingga IPAL itu untuk memastikan air yang kita ambil dari laut dan yang kita keluarkan lagi ke laut, kualitasnya tetap baik. Di IPAL misalnya ada berbagai treatment, mulai dari pengendapan, oksigenisasi supaya kembali normal, PH-nya normal, dan secara fisika juga kembali normal sehingga pada saat dilepas sama seperti sedia kala dan tidak merusak lingkungan," ungkapnya.
Selain penggunaan teknologi modern yang ramah lingkungan, kegiatan budidaya di BUBK Kebumen menerapkan prinsip cara budidaya ikan yang baik (CBIB). Benih yang ditebar merupakan benih unggul hasil produksi UPT KKP, begitu juga dengan pakannya.
Penggunaan obat dan vitamin untuk meningkatkan kesehatan udang pun sesuai dengan rekomendasi regulasi yang berlaku. Di samping itu, seluruh pekerja di lapangan menggunakan pakaian dan peralatan pendukung sesuai prosedur dan tidak memperkerjakan anak di bawah umur.
Tebe berharap, keberhasilan BUBK Kebumen menjadi triger geliat budidaya udang modern yang ramah lingkungan di Indonesia. Kegiatan budidaya di BUBK Kebumen dapat diduplikasi oleh pelaku usaha budidaya maupun pemerintah daerah.
"Best practices sudah bisa kita capai (hasil panen 40 ton per hektare per siklus). Kita bisa menunjukkan kepada publik, kepada stakeholder ternyata budidaya di samping mendapat keuntungan ekonomi, kita juga peduli terhadap lingkungan dan itu bisa kita lakukan," pungkasnya.
Sementara itu PJ. Operasional BUBK Kebumen I Gde Budha Aduana Yasa menambahkan, kegiatan budidaya sudah berlangsung hampir 120 hari. Dalam prosesnya telah dilakukan dua kali panen parsial pada hari ke-80 dan hari ke-100 dengan produktivitas masing-masing 14,5 ton dan 20 ton.
"Untuk panen besok yang akan dihadiri Bapak Wapres, ada 58 petak tambak yang akan dipanen total," ungkapnya.
Sebagai informasi, BUBK Kebumen diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Maret 2023. Pembangunan BUBK Kebumen merupakan hasil kolaborasi KKP bersama pemerintah daerah sebagai pemilik lahan.***
