Cara Pemprov DKI Jakarta Atasi Kemiskinan

- 19 Juli 2023, 13:00 WIB
Cara Pemprov DKI Jakarta Atasi Kemiskinan
Cara Pemprov DKI Jakarta Atasi Kemiskinan / Andri Widiyanto - Beritajakarta

KabarDKI.com - Menanggulangi angka kemiskinan di Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan upaya sinkronisasi data dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Langkah ini dilakukan karena data akurat dinilai sangat penting digunakan dalam beragam program bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kelompok ekonomi menengah ke bawah sebagaimana disampaikan Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai memimpin rapat pimpinan (rapim) tentang sinkronisasi data kemiskinan di Balai Kota DKI Jakarta, pada Selasa 18 Juli 2023.

“Dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Jakarta, maka Pemprov DKI harus menjaga batas garis kemiskinan supaya tidak masuk lebih dalam lagi. Kita harus jaga batas bawahnya. Jaganya dengan apa? Dengan gencar memberikan bantuan sosial atau Jaminan Sosial kepada masyarakat. Kita tahan di sana," ujar Heru.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Naik dan Angka Kemiskinan Turun di Era Pj Heru Budi Hartono

Guna mengurangi kemiskinan, lanjut Pj. Gubernur Heru, Pemprov DKI memberikan berbagai program bantuan sosial. Di antaranya program pangan bersubsidi, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Kartu Anak Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, dan program kesejahteraan sosial lainnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan pelatihan-pelatihan melalui Pusat Pelatihan Kerja, pembekalan kewirausahaan Jakpreneur melalui program pemasaran dan fasilitas permodalan, dan program lainnya.

Lebih lanjut, Pj Gubernur Heru menerangkan, pandemi Covid-19 selama dua tahun membuat situasi ekonomi menjadi sangat menantang. Namun, saat ini perekonomian di Jakarta mulai menggeliat kembali. "Pascapandemi, perekonomian mulai berjalan dan bangkit kembali," terangnya.

Tantangan lain yang dihadapi Jakarta saat mengukur tingkat kemiskinan adalah mobilitas penduduk yang relatif tinggi, seperti banyak pendatang baru di Jakarta yang belum memiliki pekerjaan tetap maupun pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan usahanya terganggu saat pandemi.

Baca Juga: Pj Gubernur Heru Sebut UMKM Jadi Tulang Punggung Ekonomi DKI Jakarta

Halaman:

Editor: Tatang Adhiwidharta


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x