Network
KabarDKI.com - Demi wujudkan Pemilu 2024 aman dan damai, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta melibatkan masyarakat. Mengingat sebuah tugas tak akan berjalan tanpa melibatkan orang banyak untuk ciptakan ketertiban.
"Kami menyadari jumlah sumber daya manusia (SDM) Satpol PP tidak mungkin mampu menjalankan tugas-tugas sebagai penegak peraturan daerah. Oleh sebab itu, perlu melibatkan masyarakat," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin.
Arifin menyebut, pihaknya telah membentuk wadah Masyarakat Peduli Ketentraman dan Ketertiban Umum (MPT) di masing-masing wilayah Jakarta yang di dalamnya beranggotakan relawan dengan tugas menjaga keamanan di lingkungan masing-masing.
Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, Kabupaten Kepulauan Seribu Perkuat Pengamanan TPS
Relawan tersebut sebelumnya sudah mendapat pembekalan sehingga harapannya mereka dapat menjadi agen perubahan (agent of change) untuk bisa mengedukasi masyarakat terkait peraturan yang berlaku.
Sebagai bentuk membangun kemitraan dengan masyarakat, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mengajak 100 orang perwakilan (MPT) dari delapan kecamatan di wilayah Kota Jakarta Pusat mengikuti sosialisasi perwujudan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum).
Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat di salah satu hotel kawasan Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar pada Kamis (16/11).
Sosialisasi itu dimoderatori oleh Ketua Dewan Kota Jakarta Pusat Ardy Purnawan Sani dengan menghadirkan nara sumber dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Suku Badan Kesbangpol Jakarta Pusat, dan Kementerian Dalam Negeri.
Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat TP Purba mengatakan kehadiran perwakilan MPT ini menjadi wujud untuk mengedukasi masyarakat agar dapat membantu Satpol PP mengumpulkan informasi penyelenggaraan trantibum di wilayah.
Baca Juga: Luar Biasa, Satpol PP Jakarta Berhasil Kumpulkan Puluhan Gram Ranjau Paku di Senen
"Kolaborasi yang kita harapkan dari para MPT ini adalah tindakan preemtif dan preventif yaitu lebih kepada sosialisasi dan pencegahan," ucapnya.
Sebelumnya, Wali Kota dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat menyepakati peningkatan kinerja lembaga kemasyarakatan di tingkat lokal, misalnya RT dan RW, demi kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2024 yang profesional dan adil bagi semua kalangan.
Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma mengatakan fokus semua pihak dalam pemilu tidak boleh hanya pada hasilnya saja, melainkan juga pada proses yang dijalankan dari tingkat RT.
"Untuk pemilu, boleh kita menghasilkan pemimpin, tapi ketika prosesnya tidak dijalankan dengan prinsip keadilan, integritas, pasti hasilnya tidak baik juga," tutur Dhany.***
