Network
KabarDKI.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Partai Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah membeberkan jika ongkos politik dalam sebuah pesta demokrasi merupakan permainan yang mahal. Bahkan bisa mencapai Rp11,6 triliun, karena mengakomodasi keterlibatan publik secara lebih luas secara atau masif.
Menurut Fahri Hamzah, ongkos politik itu tidak bisa diletakkan hanya sebagai permainan segelintir elit saja, namun politik merupakan permainan semua orang.
"Dibutuhkan dana jumbo untuk membiayai seseorang dalam kontestasi politik. Untuk biaya seseorang mendapat kursi di DPR RI saja, butuh dana keseluruhan sebesar Rp11,6 Triliun," kata Fahri Hamzah dikutip dalam sebuah program televisi, Minggu (28/5/2023).
Baca Juga: BEM UI Kritik Presiden Jokowi: Seharusnya Menjadi Milik Rakyat, Bukan Partai Politik!
Sosok asal Sumbawa Nusa Tenggara Barat (NTB) itu menilai ongkos minimal seorang calon Legislatif (Caleg) agar bisa duduk di Senayan mencapai miliaran rupiah. Adapun kisarannya mulai dari Rp5 miliar hingga Rp15 miliar untuk bisa duduk di Senayan.
Menurut Fahri Hamzah, biaya yang dikeluarkan sebesar itu telah lazim dalam alam demokrasi. Sebab dana itu digunakan untuk membiayai logistik seperti pemberian bantuan dan sebagainya.
"Makanya, tak heran banyak orang kaya yang selalu terpilih menjadi anggota DPR RI, setiap pemilu. Lantaran mereka punya kekuatan finansial. Tentu ada orang-orang kaya yang merem saja dia (memang). Nggak perlu ke dapilnya, dia cuma kirim truk logistik, dia kirim uang, dia kirim segala macam. Dan orang ini di DPR RI nggak pernah berbicara, nggak pernah menyatakan pendapat, tapi setiap tanggal 20 Oktober per lima tahunan dia dilantik. Kenapa? Karena uangnya banyak betul orang ini," papar Fahri.
Selain untuk menjadi Caleg, ongkos politik untuk menjadi seorang calon presiden (Capres), jumlahnya lebih gila-gilaan lagi, sebab sudah mencapai triliunan. Ia memperkirakan kalau di Indonesia, orang tidak punya uang Rp5 Triliun, tak bisa nyapres.
Baca Juga: Survei Indikator Politik: Nama Ganjar Pranowo Lebih Unggul Ketimbang Prabowo dan Anies Baswedan
Fahri Hamzah mencontohkan, ongkos politik yang diperlukan dalam pemilihan gubernur (Pilgub) mencapai puluhan hingga ratusan miliar, tergantung besar kecil provinsi. Makanya, tak heran, untuk pemilihan presiden (Pilpres), minimal seorang capres butuh uang minimal sebesar Rp5 triliun.
Mantan Wakil DPR RI itu menilai dari mana uang sebanyak itu bisa ada? menurutnya seorang Capres uangnya bukan uang pribadi, melainkan dikumpulkan dari berbagai donatur. Meski di belakang akan ada hubungan dengan power (kekuasaan) dan policy (kebijakan) yang akan dibuat oleh negara dan pemerintah.
Lantas dengan model seperti ini, Fahri Hamzah melihat pertarungan dalam memilih pemimpin itu bukan soal adu gagasan, tapi adu logistik. Jadi harus dipikirkan secara serius bagaimana cara membiayai yang mahal di dalam demokrasi ini, agar tidak menjadi sumber korupsi.
Solusi yang ditawarkan Fahri Hamzah yaitu regulasinya yang masih nanggung harus disempurnakan, juga regulasi-regulasi lain yang berkaitan dengan pembiayaannya sendiri.***
