Network
KabarDKI.com - Reputasi kompeten menjadi landasan para Parpol koalisi memilih Mahfud MD menjadi Cawapres dari Ganjar Pranowo. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Ahmad Basarah yang menyebutkan bahwa keberadaan pasangan pilpres tersebut menjadi paket lengkap karena berintegritas, kompeten, dan punya kapabilitas untuk memimpin negara.
"Bu Mega dan ketua umum parpol lainnya telah memikirkan untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang latar belakangnya adalah memiliki integritas, kompetensi, kapabilitas dan dianggap cakap untuk memimpin bangsa ini," ungkap Basarah di Gedung High End, Jakarta Pusat pada Rabu 25 Oktober 2023.
Basarah melanjutkan, kompetensi dari Mahfud MD, tidak ada sama sekali pemilihannya sebagai Cawapres Ganjar Pranowo karena kepentingan keluarga maupun individu. Namun untuk bangsa dan negara.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Resmikan Rumah Pembauran Kebangsaan, Ini Tugas dan Tujuan Forum Pembauran Kebangsaan
"Jadi pemilihan Pak Mahfud ini betul-betul dipertimbangkan untuk didedikasikan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan keluarga Bu Mega, ketua umum parpol lainnya, kelompok, apalagi golongan," ujar Basarah.
Mahfud MD, menurut Basarah selain berkompeten, juga merupakan sosok yang memiliki reputasi nasional bahkan internasional, dengan penjabaran pengalaman suami dari Zaizatun Nihayati tersebut di dunia pemerintahan Trias Politika.
"Satu-satunya menurut catatan politik saya, manusia trias politika di Indonesia itu cuma Prof Mahfud. Pernah menjadi Menteri Pertahanannya Presiden Abdurrahman Wahid, Menkopolhukam Presiden Jokowi, anggota DPR RI, dan Ketua Mahkamah Konstitusi," ungkap Basarah.
Sebagai informasi terkait reputasi kompeten dari Mahfud MD, pada tahun 2000 di usia 43 tahun, Mahfud telah diangkat sebagai Guru Besar di bidang Politik Hukum di Universitas Islam Indonesia (UII).
Di waktu yang sama, ia mulai terlibat dalam Tim Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di bawah naungan Departemen Hukum dan HAM. Karier eksekutifnya dimulai saat ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sebelum kemudian merangkap jabatan sebagai Menteri Kehakiman dan HAM.
