Network
KabarDKI.com-Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menanggapi tulisan bermuatan opini yang dimuat di portal KBANews dan Freedomnews, dengan judul: “Akhirnya LaNyalla Dukung Anies”. Menurutnya berita tersebut bermuatan opini redaksi, dan tidak utuh, serta terlalu banyak bumbu.
Dikatakan LaNyalla, kemunculan berita itu bermula dari pertanyaan via WA yang diajukan oleh penulis, yang bertanya mengapa dirinya share berita Capres Anies. Yang kemudian dijawab singkat olehnya; Wajib Hukumnya, singkat.
Baca Juga: Soal Debat Antar Cawapres Ditiadakan KPU, Begini Kata Ganjar Pranowo
“Tetapi kemudian dijadikan tulisan yang bobot opini penulisnya mendominasi, dan dijustifikasi sebagai dukungan saya terhadap satu Paslon. Padahal, saya juga share berita-berita Paslon yang lain. Untuk apa, agar publik luas, terutama konstituen saya di DPD mengetahui,” tukas LaNyalla, Kamis (07/12/2023).
Ditambahkan LaNyalla dirinya tidak mungkin menjadi pendukung aktif Paslon Pilpres, karena ada dua alasan yang melatari. Pertama, larangan di UU Pemilu kepada pejabat negara (selain anggota DPR) untuk terlibat dalam pemenangan capres. Kedua, karena dirinya sedang memperjuangkan agar Pemilihan Presiden dikembalikan ke azas dan sistem Pancasila, melalui MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
“Secara pribadi saya kenal dengan semua Paslon di Pilpres. Dan saya konsisten menawarkan gagasan kepada bangsa ini, termasuk kepada para Paslon peserta Pilpres, untuk kita kembali ke jati diri dan sistem asli bangsa ini, yaitu Pancasila, dengan menggunakan MPR sebagai wujud penjelmaan rakyat yang utuh, untuk memilih presiden. Karena Pilpres Langsung tidak cocok untuk Indonesia. Ini juga saya pidatokan di acara PSHT yang saat itu dihadiri Anies Baswedan,” tandasnya.
Karena Pilpres Langsung, lanjutnya, masih saja menghasilkan pembelahan (polarisasi) masyarakat dan aksi saling hujat serta caci maki antar pendukung pasangan calon peserta Pilpres. Fakta ini terlihat sangat jelas di media sosial dan di ranah publik tertentu.
Baca Juga: Kunjungi Ponpes Cipasung, Prabowo Subianto Bahas UU Pesantren
Pilpressung tidak cocok diterapkan di Indonesia, sebagai bangsa yang super majemuk, yang sebenarnya berkarakter asli bangsa yang guyub dan komunal, tetapi dipaksa menjadi bangsa individualis dan pragmatis.
