BEM UI Kritik Presiden Jokowi: Seharusnya Menjadi Milik Rakyat, Bukan Partai Politik!

21 Mei 2023, 19:20 WIB
BEM UI Kritik Presiden Jokowi: Seharusnya Menjadi Milik Rakyat, Bukan Partai Politik! /Jurnal Soreang /Dok. Setpres

KabarDKI.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI kembali kritik Presiden Jokowi atau Joko Widodo karena dianggap lebih berpihak kepada partai politik (parpol) dibandingkan rakyat.

Lewat sebuah utas di Twitter, @BEMUI_Official, lemparkan kritik dengan menekankan sebagai seorang presiden yang dipilih oleh rakyat seharusnya Jokowi memosisikan diri memprioritaskan kepentingan rakyat dibandingkan pihak tertentu.

Cuitan BEM UI kritik Presiden Jokowi pun menjadi trending topic. Utas tersebut di likes sebanyak 6,604.

 

Baca Juga: Presiden Jokowi Soal Kasus Dugaan Korupsi Johnny G Plate: Kita Harus Hormati



Belakangan, BEM UI merasa Presiden Jokowi seakan ingin terlibat langsung dalam Pemilu 2024. Bahkan mereka menilai Jokowi telah menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon presiden (capres) tertentu lewat berbagai sikap dan pernyataan publiknya.

Sebagai contohnya, pada November 2022 Jokowi memberikan kode pilih pemimpin yang “rambut putih”. Ini mengarah ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Pada April 2023, Jokowi bersama Ganjar ke Solo usai ditetapkan menjadi Capres usungan PDIP. Karena itu, BEM UI merasa berbagai sikap sebagai Kepala Negara itu tak etis.

 Baca Juga: Ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Ketua Satgas Percepat Investasi IKN Nusantara, Warganet: Kekenyangan Luhut

Sebagai orang nomor satu di Indonesia, BEM UI meminta Jokowi bersikap adil kepada semua Capres. “Selaku pemegang potensi yang besar dalam perdagangan pengaruh, seorang presiden harusnya dapat memberikan kesempatan yang sama pada setiap calon dengan mengedepankan gagasan, bukan citra,” cuit BEM UI.

Daripada sibuk melakukan 'endorsemen' kepada salah satu Capres tertentu, BEM UI mendorong Presiden Jokowi fokus benahi urusan negara. Sebagai pejabat publik, mereka ingin Kepala Negara bersikap untuk kepentingan publik bukan pihak tertentu.

“Jokowi seharusnya menjadi milik rakyat, bukan milik partai politik!” tutup cuitan dari BEM UI.***

Editor: Tatang Adhiwidharta

Tags

Terkini

Terpopuler