Network
KabarDKI.com - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian, mengingatkan bahwa dana anggaran untuk daerah perbatasan harus tepat sasaran. Kini pihaknya tengah melakukan refocusing, mengingat pada tahun 2023, total akumulatif dana yang telah disetujui Presiden Jokowi untuk pembangunan kawasan perbatasan menyentuh Rp7,7 triliun.
Untuk diketahui, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023).
Baca Juga: Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara
Dalam kesempatan itu, hadir Mahfud MD sebagai Ketua Dewan Pengarah, Pelaksana Tugas Harian (Plh.) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon dan juga Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang (Koordinator Investasi dan Pembangunan Rachmad Gobel yang diundang secara pribadi oleh Menteri Tito.
"Uang untuk di perbatasan jangan dipakai untuk yang lain," kata Tito Karnavian.
Tito Karnavian juga menambahkan, selain memastikan anggaran tahun 2023 berjalan, penting juga untuk mulai mengonsepkan kebutuhan anggaran pembangunan perbatasan negara tahun depan lewat pagu indikatif serta definitif.
Baca Juga: Mahfud MD Akui Banyak Jabatan seperti Luhut Pandjaitan, tapi Gaji Lebih Besar BUMN
"Ada pagu indikatif, pagu definitifnya, di bulan Juli biasanya. Itu harus diajukan berapa kebutuhannya baik ke Bappenas maupun Kementerian Keuangan RI supaya nanti dimasukkan ke dalam APBN tahun depan untuk membangun perbatasan,"tambahnya.
Sekadar informasi, BNPP memiliki anggota sebanyak 27 kementerian/lembaga dan 15 pemerintah provinsi. Badan ini diarahkan oleh empat kementerian koordinator termasuk Kemenko Polhukam RI sebagai Ketua Dewan Pengarah.***
