Network
KabarDKI.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Muhammadiyah angkat suara soal kasus yang terjadi di Pulau Rempang. Menurut kedua organisasi islam ini mestinya diselesaikan dengan musyawarah agar tidak ada korban.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan penyelesaian kasus di Pulau Rempang seharusnya dapat dituntaskan lewat musyawarah mufakat dengan masyarakat. Jalan ini dilakukan untuk menghindari gesekan antara negara dan masyarakat setempat.
"PBNU meminta dengan sungguh-sungguh kepada pemerintah agar mengutamakan musyawarah (syura’) dan menghindarkan pendekatan koersif," kata Gus Yahya- sebutan Yahya Cholil Staquf- di Jakarta.
Baca Juga: Tegas! Ketum PBNU: Jangan Ada Capres dan Cawapres Mengatasnamakan NU
Dalam pandangan PBNU, persoalan Rempang-Galang merupakan masalah yang terkait pemanfaatan lahan untuk proyek pembangunan.
Persoalan semacam ini terus berulang akibat kebijakan yang tidak partisipatoris, yang tidak melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan kebijakan hingga pelaksanaannya.
Maka dari itu, PBNU meminta agar pola komunikasi dari pemangku kebijakan terkait kepada masyarakat harus dibenahi guna meminimalisir gesekan yang terjadi.
"PBNU mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki pola-pola komunikasi dan segera menghadirkan solusi penyelesaian persoalan ini. Dan memastikan agar kelompok yang lemah (mustadh’afin) dipenuhi hak-haknya, serta diberikan afirmasi dan fasilitasi," ujarnya.
Selain itu, PBNU juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk lebih meyakinkan masyarakat mengenai pentingnya Proyek Strategis Nasional (PSN) dan kemaslahatan bagi masyarakat umum.
"Serta memastikan tidak adanya perampasan hak-hak serta potensi kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam," katanya.
Muhammadiyah angkat soal kasus Pulau Rempang
Senada dengan PBNU, Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan masalah di Pulau Rempang seharusnya diselesaikan dengan pikiran tenang dan hati yang lapang.
Baca Juga: Presiden Jokowi Jadi Korban Pelemparan Sandal dan Botol Air Minum, Pelaku: Tolong Keadilan untuk Kami Pak!
"Seharusnya masalah bisa diselesaikan dengan musyawarah, dicari jalan tengah yang paling maslahah, bukan (masalah) menang atau kalah," kata Abdul Mu'ti.
Dia juga meminta semua pihak menenangkan diri agar masalah tidak semakin liar dan tidak terkendali. Abdul Mu'ti mengatakan perlu adanya kejelasan dalam masalah tersebut, terlebih menjelang Pemilu 2024 dan tahun politik yang menentukan masa depan bangsa.
Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo secara tegas meminta aparat keamanan tidak bertindak represif kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Ini selalu saya ingatkan jangan malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat," pungkas Presiden Jokowi.***
