Network
KabarDKI.com - Apa benar harga beras naik akibat adanya kartel atau mafia? pihak pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menepis hal ini. Spekulasi adanya dugaan kartel karena jumlah ketersediaan dan permintaan yang tidak berimbang.
Dugaan adanya kartel atau mafia beras dinilai Kemendag terlalu prematur untuk menduga adanya campur tangan orang yang mengambil keuntungan.
“Dari kacamata saya sih ini masih terlalu jauh kalau kita langsung men-judge ada kartel,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim dalam acara bertajuk, “Persiapan Ramadan, Kondisi Harga Bahan Pokok” di Jakarta.
Baca Juga: Jokowi Cek Cadangan Beras Pemerintah, Pastikan Bantuan Pangan Beras Berjalan Lancar
Selain diakibatkan oleh ketidakseimbangan ketersediaan dan permintaan (supply and demand), Karim mengatakan bahwa terdapat peningkatan harga input atau harga yang dikeluarkan untuk mendapat faktor produksi.
Sebagai contoh, harga pupuk yang sempat mengalami kekurangan dan keperluan biaya untuk membayar tenaga kerja. Karim mengatakan bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan jangka pendek untuk mengatasi tingginya harga pupuk, yakni menambahkan anggaran pupuk sebesar Rp14 triliun.
“Saya kira ini juga bagian dari upaya pemerintah untuk mengendalikan harga tadi,” paparnya.
Selain itu, Karim juga memaparkan bahwa harga beras di dalam negeri juga dipengaruhi oleh harga internasional. Tak dapat dipungkiri, bahwa harga beras di tingkat internasional juga mengalami peningkatan akibat El Nino.
Dugaan Adanya Kartel Dinilai Terlalu Jauh
Negara-negara yang merupakan pengekspor beras, seperti Vietnam dan India, tutur Karim, membatasi ekspor mereka untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri masing-masing. Bahkan, terdapat negara yang menutup keran ekspornya seperti India.
