Deretan Kebijakan Kontroversial Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Termasuk Pangkas Kuota Penerima KJMU

- 7 Maret 2024, 18:20 WIB
Deretan Kebijakan Kontroversial Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Termasuk Pangkas Kuota Penerima KJMU
Deretan Kebijakan Kontroversial Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Termasuk Pangkas Kuota Penerima KJMU /Berita Jakarta

Baca Juga: Cegah Polusi, ASN di Pemkot Jakarta Pusat Diimbau Gunakan Kendaraan Listrik

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Foto: Antara)

3. Meniup Polusi Udara yang Berembus ke Jakarta

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berkelakar akan meniup polusi dari kawasan industri yang berembus ke wilayah Ibu Kota. Hal itu dilontarkan Heru saat menjelaskan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatasi buruknya kualitas udara akibat aktivitas kawasan industri di wilayah penyangga.

"Iya saya tiup saja," ujar Heru sambil memeragakan cara meniup di hadapan awak media, Senin (12/6/2023).

Hal ini membuat warganet kembali mengungkit saat tak ada tanggapan mengenai ada banjir di Jakarta.

Baca Juga: Pj Gubernur Heru Budi Hartono Didesak untuk Selesaikan Masalah Warga Kampung Bayam

4. Pangkas Kuota Penerima KJMU

Terbaru, kebijakan kontroversial Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono yaitu memangkas anggaran KJMU. Tak pelak ribuan mahasiswa protes karena tak lagi mendapatkan hak untuk mendapat beasiswa pendidikan tersebut.

Anggaran KJMU diturunkan yang semula dapat mengakomodasi sebanyak 19 ribu orang, kini hanya menjadi 7.900 orang.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengungkapkan bahwa anggaran untuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tahun 2024 dipangkas Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Masalah utama adalah ketika anggaran dipotong ini kan yang jadi masalahnya anggaran KJMU diturunkan, makanya waktu rapat banggar kita sempat protes. Diturunkan kuotanya (penerima KJMU). Cuma kita protes tetap saja mereka bilangnya segitu. Akhirnya hari ini kejadian, karena logikanya orang yang dapat KJMU itu sudah harus sampai tuntas, dia enggak perlu pendaftaraan tiap tahun," pungkas Irma.

Demikianlah deretan kebijakan kontroversial Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang membuat warganet geleng-geleng.***

Halaman:

Editor: Tatang Adhiwidharta


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x