Network
“Di tahun 2024, kami menargetkan membangun Rumah Produksi Bersama di 7 lokasi baru. Harapanya komoditas unggulan di daerah dapat diproses menjadi barang yang memiliki nilai tambah dan akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat hingga terhubung kedalam rantai pasok industri atau supply chain,” kata Menteri Teten.
Dari sisi pembiayaan, MenKopUKM mengatakan pemerintah juga telah menyalurkan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk pelaku UMKM. Ia juga menambahkan perlu ada skema baru dari pihak perbankan yakni dengan metode credit scoring untuk memudahkan pelaku usaha khususnya mikro untuk mengakses pembiayaan.
“Pada tahun 2023 pemerintah juga telah menyalurkan KUR sebesar Rp260,26 triliun kepada 4,64 juta debitur. Kami juga berharap perbankan dapat mengubah aturan terkait agunan yang semula kolateral menjadi credit scoring,” kata MenKopUKM.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana mengatakan, pihaknya mengapresiasi program dan kinerja KemenKopUKM di tahun 2023, dan siap mendukung program strategis di tahun 2024.
“Kami akan mendukung dan bersinergi dengan KemenKopUKM dalam melakukan sosialisasi dan implementasi program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM di daerah. Karena seperti kita ketahui UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional,” kata Elviana.
Senada disampaikan anggota Komite IV DPD RI, Jimly Asshiddiqie yang mengatakan perlu ada persiapan pemerintah dalam mengembangkan koperasi dan UMKM untuk menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang.
“Tantangan besar kita ke depan adalah perubahan ekonomi global. Ini ancaman sekaligus peluang, bagaimana ini bisa jadi semangat kebijakan masa depan dan juga gerakan. DNA juga kelembagaan ekonomi koperasi ini, perlu kita lanjutkan,” kata Jimly Asshiddiqie.***
