Network
KabarDKI.com-Bawaslu menyampaikan terdapat 1.322 jajaran pengawas yang mendapatkan penanganan terkait kesehatan. Hal ini diutarakan Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda sesuai yang diambil per-19 Februari 2024. Dalam hal ini menurutnya Bawaslu telah menyiapkan aturan teknis santunan kepada yang mengalami gangguan kesehatan hingga meninggal dunia.
Herwyn pun merincikan terdapat 27 orang meninggal dunia, 71 orang kecelakaan, 147 rawat inap dan 1.077 orang rawat jalan. Untuk data meninggal dunia, dia menyatakan 13 pengawas meninggal dunia pada rentang waktu 14-19 Februari 2024. Rentang waktu tersebut merupakan hari H pencoblosan dan perhitungan perolehan suara.
Baca Juga: Denny JA Ungkap 5 Alasan Dampingi Probowo: Jokowi akan Membantu Pada Akhirnya
"13 orang (meninggal) dari 14-19 Februari 2024, nah 14 orang lainnya meninggal di 2023 sebanyak tujuh orang dan tujuh orang pada rentang waktu 1 Januari-13 Februari 2024, untuk itu Bawaslu mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya kawan-kawan Pengawas Pemilu Pahlawan Demokrasi dan memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas dedikasi dan pengabdian dalam mengawasi Pemilu untuk mengawal demokrasi Indonesia," jelas Herwyn dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan, Senin (19/2/2024).
Namun menurut Herwyn, Bawaslu masih memantau setiap laporan yang masuk jikalau ada angka kemalangan yang bertambah. Sembari hal itu dilakukan, dia memastikan Bawaslu terus akan memantau penanganan kesehatan jajaran pengawas pemilu terlebih bagi yang masih bertugas dalam pemungutan suara ulang/susulan.
Baca Juga: Bawaslu RI Temukan 19 Masalah di Pemilu 2024, Salah Satunya Intimidasi
Dalam kesempatan itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun menyebutkan ada beberapa hal yang menyebabkan jajaran pengawas dapat meninggal atau sakit. Walau presentase angka kematian jauh turun dibanding Pemilu 2019, Budi menyatakan Kemenkes menyayangkan satu nyawa masihlah sangat banyak untuk angka kematian.
"Kemenkes melihat satu nyawa meninggal itu sudah banyak karena masyarakat pasti berduka. Kami sampaikan hasil skrining petugas yang beresiko tinggi itu paling banyak karena hipertensi, lalu jantung," ucap Budi.
Mewakili pemerintah, Budi meminta agar ke depannya Bawaslu dan KPU dapat mengutamakan skrining sebelum pendaftaran. Sehingga, dia melihat cara ini dapat menekan angka kematian karena hanya orang-orang sehat yang bekerja menjadi petugas di TPS.
