KabarDKI.com - Sebelum pangkas kuota penerima KJMU atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul ada beberapa deretan kebijakan kontroversial Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Maklum saja, ia menjadi sorotan di media sosial belakangan ini.
Nama Heru Budi Hartono menarik perhatian setelah ribuan mahasiswa mengeluhkan soal KJMU yang dicabut haknya untuk ribuan mahasiswa lainnya. Alhasil, dari kebijakannya itu membuatnya jadi olok-olokan warganet.
Banyak warganet yang kemudian menyebut Pj Gubernur Heru Budi Hartono sebagai pemimpin yang wajahnya ada di mana-mana, namun hasil kerjanya tak terlihat di mana saja.
Baca Juga: Nama-nama Mulai Muncul di Persaingan Pilkada DKI, Begini Kata Heru Budi Hartono
Sepak terjang Heru Budi Hartono memimpin DKI Jakarta setelah menggantikan Anies Baswedan menjadi kontroversial. Apa saja yang pernah dilakukannya hingga menjadi sorotan publik?
Deretan Kebijakan Kontroversial Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono
1. Mengubah Slogan Jakarta Kota Kolaborasi
Baru menggantikan Anies Baswedan, kebijakan kontroversial pertama Heru Budi Hartono yaitu mengganti slogan Jakarta Kota Kolaborasi. Dimana kini slogan Jakarta menjadi Sukses Jakarta untuk Indonesia.
"Terkait dengan slogan ‘Sukses Jakarta untuk Indonesia’, Pemprov DKI Jakarta akan mempersiapkan Surat Keputusan (SK) Gubernur untuk penggunaan slogan tersebut ke depannya," ujar Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Raides Aryanto ketika itu.
Raides mengaku adanya slogan Sukses Jakarta untuk Indonesia yang disandingkan dengan logo resmi Pemprov DKI Jakarta merupakan wujud atas dukungan Jakarta pada Ibu Kota Indonesia di masa depan.
Tak pelak, kebijakan kontroversial Heru Budi menimbulkan pro kontra. Sebab ini memulai kembali dari awal masalah branding kota Jakarta.
2. Tangani Banjir Jakarta
Dalam tangani banjir Jakarta, Heru Budi Hartono juga menjadi sorotan akibat ruas jalan terendam. Beberapa warganet mengolok Heru karena sering bercanda dalam menanggapi masalah di Ibu Kota.
Perihal banjir, Heru Budi menyebut karena intensitas hujan yang tinggi. Bahkan dirinya memastikan bahwa seluruh pompa berjalan seperti adanya saat meninjau Stasiun Pompa Air Ancol, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Dalam kondisi normal, Heru Budi mengatakan Tinggi Muka Air (TMA) di Stasiun Pompa Ancol ada di angka 80 sentimeter. Namun, ketika hujan yang mengguyur Jakarta beberapa hari terakhir, ini membuat TMA naik menjadi 160 sentimeter.
"Tadi malam terus hujan dan hari ini masih cuaca mendung. Kita memastikan semua pompa berjalan baik. Dari hasil diskusi di lapangan memang beban Kali Ancol masih cukup tinggi,"ujar ," ujar Heru Budi kepada awak media pada Kamis (29/2).
Baca Juga: Cegah Polusi, ASN di Pemkot Jakarta Pusat Diimbau Gunakan Kendaraan Listrik
3. Meniup Polusi Udara yang Berembus ke Jakarta
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berkelakar akan meniup polusi dari kawasan industri yang berembus ke wilayah Ibu Kota. Hal itu dilontarkan Heru saat menjelaskan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatasi buruknya kualitas udara akibat aktivitas kawasan industri di wilayah penyangga.
"Iya saya tiup saja," ujar Heru sambil memeragakan cara meniup di hadapan awak media, Senin (12/6/2023).
Hal ini membuat warganet kembali mengungkit saat tak ada tanggapan mengenai ada banjir di Jakarta.
Baca Juga: Pj Gubernur Heru Budi Hartono Didesak untuk Selesaikan Masalah Warga Kampung Bayam
4. Pangkas Kuota Penerima KJMU
Terbaru, kebijakan kontroversial Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono yaitu memangkas anggaran KJMU. Tak pelak ribuan mahasiswa protes karena tak lagi mendapatkan hak untuk mendapat beasiswa pendidikan tersebut.
Anggaran KJMU diturunkan yang semula dapat mengakomodasi sebanyak 19 ribu orang, kini hanya menjadi 7.900 orang.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengungkapkan bahwa anggaran untuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tahun 2024 dipangkas Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
"Masalah utama adalah ketika anggaran dipotong ini kan yang jadi masalahnya anggaran KJMU diturunkan, makanya waktu rapat banggar kita sempat protes. Diturunkan kuotanya (penerima KJMU). Cuma kita protes tetap saja mereka bilangnya segitu. Akhirnya hari ini kejadian, karena logikanya orang yang dapat KJMU itu sudah harus sampai tuntas, dia enggak perlu pendaftaraan tiap tahun," pungkas Irma.
Demikianlah deretan kebijakan kontroversial Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang membuat warganet geleng-geleng.***