Network
KabarDKI.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik sembilan Pj Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah provinsi yang masa jabatannya berakhir pada Selasa 5 September 2023. Ada riak-riak yang menilai bahwa penjabat yang dipilih merupakan 'All President Men'.
Tak hanya itu, dalam catatan ICW, Mendagri dianggap lalai dari amanat konstitusi dan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyatakan bahwa dokumen hukum serta informasi terkait penunjukan Pj Kepala Daerah harus terbuka bagi publik.
Di media sosial juga ramai soal Bey Machmudin yang merupakan Deputi protokol istana jadi Pj Gubernur Jawa Barat. Mengingat mendekati Pemilu 2024, wajar saja jika orang-orang terdekat presiden ditunjuk untuk mengisi posisi strategis.
Baca Juga: Presiden Jokowi Cawe-cawe dalam Pemilu 2024, Bung Ganjar Setuju dan Mendukung
Meski begitu, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan para penjabat (pj) gubernur agar bersikap netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Saya sudah berkali-kali sampaikan (agar bersikap netral), begini saja pj gubernur kan diperintahkan netral. Tujuan Anda jadi pj gubernur mengisi kekosongan agar pemerintahan running, syukur-syukur kalau bisa memperbaiki sistem," kata Tito di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Selasa 5 September 2023.
Menurut Tito para penjabat gubernur ditunjuk untuk mengisi kekosongan pemerintahan. Untuk itu, ia menekankan penjabat kepala daerah harus bersikap netral.
"Apabila pj gubernur tidak netral, maka dia akan dikenakan sanksi. Adapun sanksi yang akan diberikan mulai dari yang bersifat ringan hingga berat," kata Tito.
Baca Juga: Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Dipanggil KPK soal LHKPN
