Network
Presiden Jokowi atau Joko Widodo dan keluarga dilaporkan ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Diduga, Kepala Negara dan keluarganya yakni Gibran Rakabuming serta Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman melakukan kolusi dan nepotisme.
Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) laporkan Presiden Jokowi dan keluarga ke KPK menyangkut putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (Cawapres).
Baca Juga: Presiden Jokowi Beri Restu dan Doakan Keputusan Gibran Jadi Cawapres Prabowo Subianto
Mengingat dalam putusannya, MK menyatakan seseorang yang belum berusia 40 tahun bisa maju menjadi capres atau cawapres selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu).
Melihat hal demikian, Presiden Jokowi menghormati pelaporan dirinya beserta keluarganya ke KPK. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta dirinya menghormati proses demokrasi di negara ini.
Baca Juga: MK Menolak Uji Materi soal Usia Maksimal Capres-Cawapres, Prabowo Subianto Bisa Maju Pilpres 2024
"Ya, itu kan proses demokrasi di bidang hukum. Ya, kami hormati semua proses itu," kata Jokowi usai menghadiri acara Investor's Daily Summit 2023 di Jakarta, Selasa 24 Oktober 2023.
Laporan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ke KPK ini berlatar belakang perihal putusan MK yang dinilai memiliki konflik kepentingan. Sebab Anwar Usman merupakan adik ipar Presiden Jokowi.
Putusan itu juga dinilai membuka jalan bagi putra Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang juga wali kota Surakarta, untuk maju sebagai bakal Cawapres di Pilpres 2024.***
