Network
KabarDKI.com - Direktur Jenderal Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM, Silmy Karim, mengatakan pihaknya sudah menyurati Kominfo untuk membuat back up data sejak April 2024. Namun, hal tersebut ternyata tidak ditanggapi oleh Kominfo sampai akhirnya terjadi insiden serangan ransomware.
Menurutnya ada sekitar 800 data yang sudah diminta untuk dibuat cadangan atau back up-nya kepada Kominfo. Sejauh ini hanya 200 data Imigrasi saja di Pusat Data Nasional yang memiliki back up.
Baca Juga: Pasca Serangan Ransomware, Pelayanan Paspor dan Visa di Imigrasi Sudah Pulih
"File kita itu ada 800 yang secara PDN ada back up-nya itu 200. Nah, bulan April kita menyurati Kominfo untuk meminta back up dibuatkan replika bulan April," ujar Silmy seperti dikutip dari Antara.
"Yang jelas bulan April kita sudah minta untuk dibuatkan replika (tidak ada klausul back up data). Memang tidak dijawab. Makanya kita siapkan di Pusdakim begitu," tambahnya.
Karena tidak ada respons dari Kominfo soal permintaan back up data, Silmy lalu meminta jajaran Imigrasi untuk melakukan back up data secara berkala lewat internal Pusat data Keimigrasian (Pusdakim).
Karena back up data internal itu pula, layanan Imigrasi bisa lebih cepat pulih pasca serangan ransomware pada Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Kominfo yang terjadi 20 Juni 2024.
Baca Juga: Resmi, PSSI Perpanjang Kontrak Shin Tae Yong
"Dari 800, hanya ada 190 (dari back up PDN), yang bisa dipakai tujuh untuk menghidupkan kembali kurang. Makanya kita pakai itu aja Pusdakim enggak apa-apa," lanjutnya.***
