Network
KabarDKI.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyampaikan gelaran ASEAN Tourism Forum (ATF) 2024 di Vientiane, Laos, pada 22-27 Januari akan angkat isu pariwisata berkelanjutan.
"Kita secara konkret akan menceritakan keberhasilan kita dan juga menceritakan rencana kita untuk desa wisata. Jadi desa wisata ini salah satu bentuk konkrit dari pariwisata yang sangat memegang prinsip sustainable (keberlanjutan) dan inclusivity (inklusifitas)," kata Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf Martini Mohamad Paham di acara The Weekly Brief with Sandi Uno, Senin (15/1).
Selain itu, Martini menerangkan dalam pertemuan antara negara-negara ASEAN tentang bidang pariwisata itu, Indonesia selaku negara partisipan juga akan memberikan masukan terkait dengan ekonomi biru, ekonomi hijau, dan ekonomi sirkular dalam ASEAN Tourism Strategic Plan untuk 2025 dan seterusnya.
Baca Juga: Sosok Pemimpin Inspiratif Kota Idaman di Kaca Mata Sandiaga Uno
"Kita akan memberikan contoh tentang renewable energy (energi terbarukan), kemudian juga green investment (investasi hijau), green job (pekerjaan ramah lingkungan), dan apapun terkait sustainable tourism (pariwisata berkelanjutan)," ucap Martini.
Selain isu pariwisata berkelanjutan, dalam agenda ASEAN Tourism Forum 2024 juga akan membahas terkait Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (MRA-TP) dan promosi pariwisata dalam kerja sama Indonesia, Malaysia, and Thailand Growth Triangle (IMT-GT).
"Salah satunya Indonesia mempromosikan 10 provinsi di Sumatera dan juga Kepri (Kepulauan Riau). Ini upaya kita bersama untuk kita bisa mendorong secara bersama mempromosikan pariwisata Nusantara dalam konteks ASEAN," ujar Martini.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Baparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, secara resmi menyerahkan keketuaan ATF 2024 kepada Laos setelah ajang ATF 2023 yang diketuai Indonesia selesai digelar pada 5 Februari 2023 di Yogyakarta.
Baca Juga: RUU Kepariwisataan, Legislator: Jangan Ada Privatisasi Pariwisata di Indonesia
