Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam, TPN: Jadi Contoh untuk Pejabat Lain

- 31 Januari 2024, 19:00 WIB
Menko Polhukam, Mahfud MD -f/istimewa
Menko Polhukam, Mahfud MD -f/istimewa /

KabarDKI.com - Calon wakil presiden nomor urut 03 Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra, mengatakan ini bisa menjadi contoh untuk pejabat lain agar tak kampanye gunakan fasilitas negara.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dikabarkan mundur dari menteri kabinet Presiden Jokowi atau Joko Widodo. Hal itu disampaikan pada Rabu (31/1).

Baca Juga: Mahfud MD Mundur dari Kabinet Presiden Jokowi: Saya Tidak 'Tinggal Glanggang Colong Playu'

Dalam pernyataannya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan surat pengunduran diri secara langsung begitu mendapat jadwal bertemu dengan Presiden Jokowi. Hal ini berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024 karena mantan Ketua MK itu merupakan cawapres yang mendampingi Ganjar Pranowo.

"Saya kira memang begini, waktu di Semarang saya juga mendampingi Prof. Mahfud. Waktu itu dia mengatakan itu merupakan kritik moral dan protes moral terhadap apa yang kita lihat dari hari ke hari, betapa kekuasaan aparat dan fasilitas negara disalahgunakan secara sangat terbuka, secara sangat telanjang, secara sangat terang benderang untuk mendukung paslon tertentu," kata Karaniya di Media Center, Menteng, Jakarta Pusat.

Baca Juga: Tanggapan Mahfud MD soal Kabar Sri Mulyani dan Pak Bas Mundur dari Kabinet

Karaniya melanjutkan, "Itulah yang sebetulnya akhirnya mendorong Prof. Mahfud untuk kemudian sampai ke titik ini (mengundurkan diri),"jelasnya.

Ia juga menyinggung pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut kepala negara boleh berpihak dan berkampanye. Menurutnya pernyataan itu sangat memprihatinkan karena berdampak pada pejabat negara lain yang juga bisa saja menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye.

"Kalau begitu meskipun Anda sedang menjabat sebagai pejabat negara, Anda boleh-boleh saja memihak, Anda boleh saja berkampanye yang secara langsung firewall antara kekuasaan, fasilitas negara, dan aparat negara untuk menjamin sebuah pemilu yang jujur dan adil tiba-tiba menjadi hilang,"pungkasnya.***

Editor: Endah


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x