Network
Pada kampanye pemilu tahun 2023, semua partai besar – termasuk Bhumjaithai – berjanji untuk membatasi penggunaan ganja untuk keperluan medis.
Kalyapat Rachitroj, seorang anggota parlemen dari partai oposisi Move Forward Party yang memiliki gelar kedokteran, mengatakan tanaman tersebut memiliki manfaat ekonomi, dan digunakan dalam perawatan kesehatan untuk menghilangkan rasa sakit ke pasien yang sakit parah. Namun, katanya, meluasnya penggunaan ganja rekreasional telah menciptakan masalah sosial seperti penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.
Baca Juga: Kepala BNN RI Marthinus Hukom: Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika Turun di 2023
Mengingat situasi saat ini, “kami tidak punya pilihan selain memasukkan ganja kembali ke dalam klasifikasi narkotika,”tulis laporan tersebut.
Pendukung dan pengusaha ganja menentang rancangan undang-undang
Chokwan “Kitty” Chopaka, seorang pemilik toko ganja dan aktivis di Bangkok, mengakui adanya masalah yang melibatkan penggunaan ganja. Namun ia mengatakan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh lemahnya penegakan aturan yang ada.
Ia mengatakan masih banyak pejabat yang memandang ganja sebagai narkotika yang berbahaya. “Sebaliknya, kami melihatnya sebagai tanaman. Itu ramuan. Itu adalah sesuatu yang secara tradisional sudah kami miliki sejak lama,”kata Kitty.
Sementara itu, Rattapon Sanrak, pendiri toko ganja legal pertama di Thailand, mengaku bahwa memasukkan kembali ganja ke dalam daftar narkotika merupakan sesuatu yang berlebihan.
Dia juga mengatakan langkah tersebut tidak praktis atau bahkan mustahil, mengingat betapa besarnya pertumbuhan industri ganja di Thailand.
“Saya kira tidak ada orang yang tidak setuju dengan pengendalian penggunaan untuk anak di bawah umur. Tidak ada seorang pun yang ingin melihat orang-orang menghisap ganja di jalan. Penjual juga tidak ingin melihat PKL yang berjualan tanpa izin,”jelasnya.
Terkait masalah pelarangan ganja untuk hiburan, ia menyerukan agar dilakukan diskusi lebih lanjut mengenai cara terbaik untuk mengendalikan narkoba.
