Network
KabarDKI.com - Legalisasi ganja di Thailand yang sudah berjalan dua tahun bisa saja berubah setelah pemerintah negara tersebut mengedarkan rancangan undang-undang pada Januari 2024. Dimana di dalamnya terdapat bahwa penggunaan ganja untuk hiburan merupakan kejahatan.
Memang legalisasi ganja di Thailand yang berjalan dua tahun ini menarik wisatawan dari seluruh Asia. Mengingat negara Gajah Putih ini adalah negara pertama di Asia yang melegalkan ganja.
Ganja yang sebelumnya tidak boleh beredar, Partai Bhumjaithai mempelopori dekriminalisasi, yang menjadikan ganja bagian utama dari platform dalam kampanye pemilu tahun 2019. Kubu partai ini berada di kawasan Timur Laut, mereka berjanji bahwa ganja akan menjadi tanaman komersial baru bagi para petani.
Baca Juga: Bagi Penderita Diabetes Harus Pahami 2 Hal Ini Sebelum Coba Pengobatan Herbal
Pemimpin partai, Anutin Charnvirakul menjadi menteri kesehatan dan anggota penting koalisi pimpinan militer, mendorong amandemen Undang-Undang Narkotika pada tahun 2022 untuk menghapus ganja dari daftar obat-obatan yang dikendalikan. Anutin telah berjanji bahwa ganja hanya diperbolehkan untuk keperluan medis, namun dalam praktiknya untuk pasar hampir tidak diatur.
Kementerian Kesehatan Thailand mengeluarkan peraturan yang menjadikan ganja sebagai “ramuan terkontrol” yang memerlukan izin menanam atau menjual, serta melarang penjualan online, penjualan kepada wanita hamil dan orang di bawah 20 tahun, dan merokok di tempat umum. Sayangnya ganja dapat dibeli dengan mudah oleh siapa saja di banyak tempat yang tidak memiliki izin atau secara online.
Legalisasi Ganja di Thailand Temui Masalah Serius
Menukil laporan dari AP, Media Thailand dengan cepat dipenuhi laporan kekerasan dan penyalahgunaan narkoba, termasuk di kalangan generasi muda, yang tidak seharusnya memiliki akses terhadap barang tersebut.
Kementerian Kesehatan Thailand melaporkan adanya peningkatan jumlah orang mencari pengobatan karena masalah psikologis terkait ganja. Tercatat lebih dari 37.000 pasien pada tahun 2022, kemudian bertambah menjadi lebih dari 63.000 pasien pada tahun 2023. Penelitian lain menunjukkan bahwa lebih banyak orang muda yang menggunakan ganja.
Pada kampanye pemilu tahun 2023, semua partai besar – termasuk Bhumjaithai – berjanji untuk membatasi penggunaan ganja untuk keperluan medis.
Kalyapat Rachitroj, seorang anggota parlemen dari partai oposisi Move Forward Party yang memiliki gelar kedokteran, mengatakan tanaman tersebut memiliki manfaat ekonomi, dan digunakan dalam perawatan kesehatan untuk menghilangkan rasa sakit ke pasien yang sakit parah. Namun, katanya, meluasnya penggunaan ganja rekreasional telah menciptakan masalah sosial seperti penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.
Baca Juga: Kepala BNN RI Marthinus Hukom: Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika Turun di 2023
Mengingat situasi saat ini, “kami tidak punya pilihan selain memasukkan ganja kembali ke dalam klasifikasi narkotika,”tulis laporan tersebut.
Pendukung dan pengusaha ganja menentang rancangan undang-undang
Chokwan “Kitty” Chopaka, seorang pemilik toko ganja dan aktivis di Bangkok, mengakui adanya masalah yang melibatkan penggunaan ganja. Namun ia mengatakan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh lemahnya penegakan aturan yang ada.
Ia mengatakan masih banyak pejabat yang memandang ganja sebagai narkotika yang berbahaya. “Sebaliknya, kami melihatnya sebagai tanaman. Itu ramuan. Itu adalah sesuatu yang secara tradisional sudah kami miliki sejak lama,”kata Kitty.
Sementara itu, Rattapon Sanrak, pendiri toko ganja legal pertama di Thailand, mengaku bahwa memasukkan kembali ganja ke dalam daftar narkotika merupakan sesuatu yang berlebihan.
Dia juga mengatakan langkah tersebut tidak praktis atau bahkan mustahil, mengingat betapa besarnya pertumbuhan industri ganja di Thailand.
“Saya kira tidak ada orang yang tidak setuju dengan pengendalian penggunaan untuk anak di bawah umur. Tidak ada seorang pun yang ingin melihat orang-orang menghisap ganja di jalan. Penjual juga tidak ingin melihat PKL yang berjualan tanpa izin,”jelasnya.
Terkait masalah pelarangan ganja untuk hiburan, ia menyerukan agar dilakukan diskusi lebih lanjut mengenai cara terbaik untuk mengendalikan narkoba.
“Orang-orang yang tidak menyukainya, orang-orang yang menjadi pengguna, orang-orang yang menjalankan bisnis, saya pikir pihak-pihak ini harus menemukan titik temu tentang bagaimana bisa hidup bersama,”tukasnya.***
