Network
KabarDKI.com - Ribuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP Warga DKI Jakarta terancam dinonaktifkan. Hal ini tidak terlepada dari telah ditemukannya 194.777 warga yang sudah tidak lagi berdomisili di Ibu Kota.
Melihat hal ini, Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, Mujiyono, meminta Dinas Dukcapil DKI Jakarta untuk melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara menyeluruh sebelum melakukan penonaktifan 194.777 KTP warga yang sudah tidak berdomisili di Jakarta.
Menurut Mujiyono, validasi diperlukan, mengingat NIK tersebut warga KTP DKI Jakarta terutama berkaitan dengan rekening bank dan zonasi sekolah.
Baca Juga: Mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Meninggal Dunia
“Oleh karena itu pada kesempatan yang masih panjang ini Komisi A meminta untuk melakukan penundaan,” kata Mujiyono, Jumat 5 Mei 2023.
Mujiyono menambahkan, Dinas Dukcapil DKI masih memiliki waktu untuk melakukan sosialisasi dan validasi secara menyeluruh untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan angka NIK atau berpotensi lebih sedikit NIK dari angka yang telah diumumkan.
“Jangan terlalu cepat. Sosialisasinya diperpanjang sekalian dimatangkan validasi data yang ada, apakah benar data 194 ribu, apakah lebih dari itu,” ujar Mujiyono.
Memang sebelumnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin menemukan ada 194.000 warga dengan NIK Jakarta, tetapi tidak lagi berdomisili di DKI Jakarta.
Baca Juga: Nusantara Regas Sukses Tuntaskan Proses Turn Around
"Data awal kita saat ini 194.000, ini tetap data valid, tinggal diverifikasi lagi. Namun, kita terus melakukan sosialisasi, data ini bisa berkurang atau bertambah nantinya," kata Budi di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis 4 Mei 2023.
Budi menuturkan akan berkoordinasi dengan RT dan RW untuk memverifikasi data warga yang tinggal di Ibu Kota. "Kita udah kerja sama dengan RT dan RW untuk melakukan verifikasi," ucap Heru Budi.
