Network
KabarDKI.com - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Menteri Tito Karnavian menjelaskan ada empat proyek prioritas nasional yang dijalankan ketika memenuhi undangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Senin 29 Mei 2023.
Dalam kesempatan itu, hadir pimpinan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia. Menteri Tito menjelaskan, kebijakan pencadangan anggaran (automatic adjustment), realisasi anggaran BNPP tahun 2022, capaian kinerja program dukungan manajemen (Dukman) tahun 2022.
Selain itu, Menteri Tito juga menjelaskan capaian kerja program Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN KP) tahun 2022, serta rencana kerja berdasarkan pagu indikatif 2024.
Baca Juga: Gelar Rakordal 2023, BNPP Akan Maksimalkan Program Kerja Aplikatif di Perbatasan Negara
Menteri Tito mengutarakan, proyek prioritas nasional BNPP tahun 2023 yang pertama adalah perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana di 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) tidak berpenduduk.
Selain itu, fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara sebagai bagian sistem Pertahanan Keamanan (Hankam)pada Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Ketiga, fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi 6 major project Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Paloh Aruk, Nunukan, Atambua, Kefemananu, Jayapura dan Merauke," jelas Menteri Tito.
Proyek prioritas BNPP yang keempat, sambung Tito Karnavian, adalah pelaksanaan pelatihan penanggulangan stunting dan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) sebanyak 100 orang pada Provinsi Kalimantan Timur.
Baca Juga: Rakordal BNPP 2023, Tito Karnavian: Uang untuk Perbatasan Jangan Dipakai untuk yang Lain
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Junimart Girsang dalam Rapat Kerja dan RDP 'mengetok palu' beberapa poin persetujuan.
Poin pertama yaitu realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp231.912.709.344 dari pagu alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp236.895.124.000 atau sebesar 97,90 persen.
Selain itu, pagu indikatif RAPBN tahun 2024 sebesar Rp231.300.651.000 dan usulan pergeseran anggaran tahun 2024 sebesar Rp22.303.306.000.
Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Menteri Tito juga didampingi Sekretaris Jendral (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dan Pelaksana Tugas Harian (Plh.) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon.***
