Network
Baca Juga: KKP Tangkap 3 Kapal Pelaku Pengangkatan BMKT Ilegal
Meski demikian, menurut Kusdiantoro penataan ruang laut tak lepas dari sejumlah tantangan dalam proses penyusunan dan implementasinya, termasuk penyelesaian tumpang tindih regulasi dan kewewenang serta data yang kurang memadai dan tidak terintegrasi. Karenanya, solusi mengatasi tantangan tersebut menjadi suatu keharusan agar perencanaan ruang laut tak hanya mencapai jumlah regulasi yang diundangkan namun juga menghasilkan dokumen perencanaan berkualitas tinggi untuk pengelolaan dan pengembangan kelautan yang berkelanjutan.
Lokakarya Nasional Perencanaan Ruang Laut Timor Leste dilaksanakan pada tanggal 17-18 Januari 2024 merupakan tindak lanjut Sharing Knowledge Perencanaan Ruang Laut yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Ditjen PKRL sejak tahun 2021. Selain Tim Kerja Tata Ruang Laut Nasional Direktorat Perencanaan Ruang Laut KKP, kegiatan tersebut juga diikuti oleh perwakilan Kementerian/Lembaga, akademisi, organisasi masyarakat dan NGO di Timor Leste.
“Tentu kami berharap forum ini menjadi sarana bertukar pengetahuan dan berbagi pengalaman Indonesia sebagai negara tetangga dalam penerapan dan mengembangkan perencanaan ruang laut untuk mendukung pembangunan kelautan berkelanjutan. Mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya pembentukan kelembagaan yang berpreran secara khusus dalam menangani pengelolaan ruang laut yang akan menjadi panglima dalam pembangunan kelautan di Timor Leste,” pungkasnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya menciptakan laut yang sehat, aman, tangguh dan produktif bagi kesejahteraan bangsa melalui diplomasi maritim serta kerja sama dengan berbagai negara untuk mewujudkan strategi pembangunan ekonomi biru yang menitikberatkan pada pertimbangan ekologi dan ekonomi bagi aktivitas yang menetap di ruang laut.
