Network
KabarDKI.com - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus memperkuat komitmen dalam mengembangkan koperasi dan UMKM di tanah air melalui kolaborasi dengan lebih banyak pihak.
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama KemenKopUKM Henra Saragih hadir dalam kegiatan Kolaborasi Pengembangan Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan melalui Kemitraan Kerja Sama Dalam Negeri, di Bandung, Selasa (6/2).
“Melalui kegiatan temu mitra ini, saya berharap seluruh kerja sama yang telah disusun dalam bentuk Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dapat diimplementasikan melalui program kegiatan yang berkolaborasi dengan banyak pihak, hingga mampu memberikan dampak yang signifikan bagi pengembangan koperasi dan UMKM,” kata Henra.
Baca Juga: Sepanjang Tahun 2023 PT Pegadaian Cetak Laba Rp4,38 Triliun, Naik di Bandingkan 2022
Henra mengungkapkan, sejak Maret 2021 sampai dengan Desember 2023, pihaknya telah memfasilitasi berbagai jenis kerja sama yang tertuang dalam bentuk Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama sebanyak 150 dokumen dengan lebih dari 100 mitra kerja sama baik di tingkat menteri maupun unit teknis.
“Sedangkan sepanjang 2023, KemenKopUKM melalui Biro Hukum dan Kerja Sama telah memfasilitasi sebanyak 45 kerja sama yang melibatkan 44 stakeholder, baik yang berasal dari Kementerian/Lembaga, BUMN, swasta, hingga perguruan tinggi di seluruh Indonesia,” kata Henra.
Menurut Henra, kerja sama yang terjalin tersebut telah mendukung tercapainya target beberapa program strategis KemenKopUKM, mulai dari program koperasi modern dan penyusunan RUU Perkoperasian, pengentasan kemiskinan ekstrem, PLUT KUMKM, transformasi formal usaha mikro, Rumah Produksi Bersama, pembiayaan melalui skema KUR, hingga Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
Henra menambahkan, target serupa juga berusaha dicapai oleh KemenKopUKM pada tahun 2024, di antaranya melalui program pendataan lengkap KUMKM dengan target 21,4 juta data, Rumah Produksi Bersama dengan target 7 lokasi, hingga revitalisasi pasar rakyat.
“Selain itu, terdapat juga program pengentasan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan di 97 kabupaten/kota, layanan rumah kemasan sebanyak 10 unit, hingga redisain 63 PLUT KUMKM,” kata Henra.
Henra menegaskan, target-target pembangunan tersebut tidak akan dapat dicapai secara sendiri-sendiri. Sehingga kolaborasi dan sinergi menjadi kata kunci bagi pencapaian target bagi banyak pihak.
Dalam kesempatan tersebut, Biro Hukum dan Kerja Sama KemenKopUKM mengundang 15 mitra kerja sama dalam negeri yang terdiri dari tujuh Kementerian/Lembaga, lima BUMN/swasta, serta tiga perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM sepanjang 2023.
Baca Juga: Program Sembako Murah Pemprov DKI Jakarta Gandeng BUMD dan Swasta
Adapun ke-15 mitra tersebut adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, LPP-Radio Republik Indonesia, Badan Standardisasi Nasional, Badan Pusat Statistik, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ombudsman RI, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Lazada Indonesia, Pegadaian, Ikatan Akuntan Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjajaran, serta Bina Nusantara University.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Badan Pusat Statistik (BPS) Margaretha Ari Anggorowati menyatakan, kolaborasi antara BPS dengan KemenKopUKM sejak 2022 telah menghasilkan sejumlah hal di antaranya rampungnya pendataan UMKM di seluruh provinsi di Indonesia selain Bali dan DI Yogyakarta.
“BPS sebagai pembina statistik sektoral terus mengawal kegiatan statistik, salah satunya melalui pendataan lengkap UMKM yang sangat penting karena data ini akan menjadi tulang punggung dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tutur Margaretha.***
