Network
KabarDKI.com - Netralitas Presiden Jokowi Dodo di pemilu presiden tahun ini dipertanyakan pada Sidang Komite HAM PBB di Jenewa, Swiss, Selasa 12 Maret 2024. Hal tersebut diutarakan oleh anggota komite Hak Asasi Manusia PBB dari Senegal Bacre Waly Ndiaye.
Pada momen tersebut Ndiaye mempertanyakan jaminan hak politik untuk para warga negara Indonesia di Pemilu 2024. Ndiaye juga mempertanyakan netralitas Presiden Jokowi terkait dengan pencalonan putranya yakni Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Baca Juga: Pertemuan dengan Surya Paloh di Istana, Presiden Jokowi: Saya Hanya Jadi Jembatan
"Kampanye digelar setelah putusan di saat terakhir yang mengubah syarat pencalonan, dan memungkinkan anak presiden ikut dalam pencalonan," ujar Ndiaye pada Sidang Komite HAM yang ditayangkan di situs UN Web TV.
"Langkah apa yang dilakukan untuk memastikan pejabat tinggi termasuk presiden untuk tidak memengaruhi proses pemilu? Apakah dugaan kami soal intervensi pada pemilu sudah diselidiki?" tukas Ndiaye.
Baca Juga: Indonesia Konsisten Perjuangkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Seperti diketahui majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden di pemilu tahun ini memang sempat menuai kehebohan dan kontroversi. Kendati demikian saat ini Gibran bersama calon presiden Prabowo Subianto masih unggul di real count pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum.***
