Network
KabarDKI.com - Presiden Jokowi atau Joko Widodo menyebutkan Kepala Negara atau Menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye Pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.
Presiden Jokowi mengatakan menteri boleh kampanye karena adanya sejumlah pembantunya yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.
"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).
Jokowi menjelaskan bahwa jabatan presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Oleh karena itu, menurut dia, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk presiden dan para menteri.
Presiden Jokowi menilai bahwa hak demokrasi tersebut memiliki aturan. Menurutnya, terpenting yaitu Kepala Negara dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara ketika mengkampanyekan pasangan calon peserta Pilpres 2024.
"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh; boleh. Menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," tegasnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Kirim Karangan Bunga Warna Ungu di HUT ke-77 Megawati, Ini Maknanya
Ia juga kembali menegaskan bahwa pilihan untuk berkampanye tersebut merupakan hak setiap individu yang boleh dilakukan.
