Network
KabarDKI.com - Film dokumenter Dirty Vote viral di media sosial pada Minggu (11/2), dimana ada tiga orang ahli hukum tata negara yakni Bivitri Susanti (Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera), Feri Amsari (Fakultas Hukum Universitas Andalas), dan Zainal Arifin Mochtar (UGM).
Melihat film dokumenter Dirty Vote, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mencurigai ada oknum yang bertujuan menurunkan marwah Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Habiburokhman yang melakukan jumpa pers di Jakarta, selang beberapa jam setelah film itu tayang, meminta masyarakat jangan terpancing narasi-narasi dalam film dokumenter Dirty Vote, karena ia meyakini sebagian besar isinya sebatas asumsi.
Baca Juga: Dirty Vote Trending di Media Sosial X, Film Dokumenter 3 Pakar Hukum Ungkap Rusaknya Demokrasi
“Sebagian besar yang disampaikan film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi, keinginan untuk mendegradasi pemilu ini dengan narasi yang sangat tidak berdasar,” kata Habiburokhman saat membacakan sikap TKN atas tayangan dokumenter “Dirty Vote”.
Wakil Ketua TKN itu berpendapat narasi-narasi yang disampaikan tiga pakar hukum tata negara dalam film dokumenter itu berseberangan dengan pendirian rakyat. Tiga pakar hukum tata negara yang tampil dalam film dokumenter itu ialah Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.
“Jadi, tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif, tetapi tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu, berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat,” jelas dia.
Karena itu, Habiburokhman meminta masyarakat tidak terhasut dengan narasi dalam film dokumenter itu.
“Kami menyarankan kepada rakyat untuk tidak terhasut, serta tidak terprovokasi oleh narasi kebohongan dalam film tersebut serta tidak melakukan pelanggaran hukum. Kita harus pastikan Pemilu 2024 berlangsung damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil),” kata dia.
