Network
KabarDKI.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai Management Otority CITES jenis ikan bersirip (pisces) kembali beri warning atau mengingatkan para pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan pemanfaatan Ikan Dilindungi.
KKP menekankan pentingnya 3 (tiga) aspek dalam pemanfaatan jenis Ikan Dilindungi yaitu legality (kepemilikan izin), sustainability (keberlanjutan) untuk menjamin pengelolaan perdagangan ikan, dan traceability atau ketertelusuran peredaran perdagangan jenis ikan yang dilindungi dan appendiks CITES
Hal ini ditegaskan Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) M. Firdaus Agung Kunto Kurniawan saat kegiatan Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks CITES yang diselenggarakan di Medan akhir September lalu.
Baca Juga: KKP Ajak Nelayan Papua Selatan untuk Tidak Melanggar Batas Perairan Negara Tetangga
Lebih lanjut Firdaus menerangkan terdapat spesies akuatik baru yang masuk dalam daftar Appendiks II CITES pada COP19 yaitu Hiu Family Carcharhinidae, Hiu Family Sphyrnidae, Pari Family Potaromotrygonidae, Pari Famili Rhinobatidae, Hypancistrus zebra (Ikan Pleco Zebra), dan Thelenota spp. (Teripang Genus Thelenota).
“Setiap pemanfaatan jenis ikan appendiks II harus memiliki izin berupa Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI). Jumlah pemanfaatan jenis ikannya juga diatur dengan mekanisme kuota, lalu setiap lalu-lintas jenis ikan harus dilengkapi dengan dokumen angkut berupa SAJI,” terang Firdaus di hadapan peserta.
Sosialisasi yang dilakukan minimal setahun sekali ini menurut Firdaus dimaksudkan untuk menginformasikan regulasi terbaru kepada pelaku usaha sehingga efektivitas dan efisiensi proses perizinan pemanfaatan jenis Ikan Dilindungi terus meningkat.
“Mekanisme pengaturan tujuannya untuk mengontrol perdagangan spesies dan memastikan kelestariannya di alam. Ini tentu memerlukan sinergi semua pihak baik pelaku usaha, pemerintah, dan stakeholders terkait lainnya,” tambahnya.
Sejalan dengan itu, M. Riza Kurnia Lubis, mewakili Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, sangat mengapresiasi kegiatan ini sebagai langkah kolaboratif pemerintah agar implementasi regulasi sektor kelautan dan perikanan khususnya dalam pemanfaatan jenis ikan dilindungi dapat dilakukan secara sinergis.
