Network
Henra menegaskan, target-target pembangunan tersebut tidak akan dapat dicapai secara sendiri-sendiri. Sehingga kolaborasi dan sinergi menjadi kata kunci bagi pencapaian target bagi banyak pihak.
Dalam kesempatan tersebut, Biro Hukum dan Kerja Sama KemenKopUKM mengundang 15 mitra kerja sama dalam negeri yang terdiri dari tujuh Kementerian/Lembaga, lima BUMN/swasta, serta tiga perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM sepanjang 2023.
Baca Juga: Program Sembako Murah Pemprov DKI Jakarta Gandeng BUMD dan Swasta
Adapun ke-15 mitra tersebut adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, LPP-Radio Republik Indonesia, Badan Standardisasi Nasional, Badan Pusat Statistik, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ombudsman RI, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Lazada Indonesia, Pegadaian, Ikatan Akuntan Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjajaran, serta Bina Nusantara University.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Badan Pusat Statistik (BPS) Margaretha Ari Anggorowati menyatakan, kolaborasi antara BPS dengan KemenKopUKM sejak 2022 telah menghasilkan sejumlah hal di antaranya rampungnya pendataan UMKM di seluruh provinsi di Indonesia selain Bali dan DI Yogyakarta.
“BPS sebagai pembina statistik sektoral terus mengawal kegiatan statistik, salah satunya melalui pendataan lengkap UMKM yang sangat penting karena data ini akan menjadi tulang punggung dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tutur Margaretha.***
