Network
KabarDKI.com - Presiden Jokowi sahkan Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights pada Selasa 20 Februari 2024. Perpres ini akan mulai berlaku pada 6 bulan sejak ditetapkan.
Isi Perpres Publisher Rights yang disahkan Jokowi ini memiliki latar belakang yang panjang. Bertujuan agar industri media bisa membangun suatu informasi yang bisa dipertanggung jawabkan dan isi konten berkualitas.
"Jurnalisme berkualitas dan keberlanjutan industri media konvensional menjadi perhatian penting pemerintah dan ini yang dinanti-nanti setelah sekian lama, setelah melalui perdebatan panjang akhirnya saya menandatangani Peraturan Presiden tentang 'Tanggung Jawab Platform Digital dalam Mendukung Jurnalisme Berkualitas' atau yang kita kenal dengan Publisher Rights,"ujar Jokowi pada acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024 di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (20/2).
Baca Juga: Mitigasi Keselamatan Jurnalis di Indonesia, Ternyata Tingkat Kekerasan Terhadap Insan Pers Meningkat
Perpres Publisher Rights bernomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Diketahui, ada tiga pertimbangan di dalam Perpres tersebut.
Pertama, jurnalisme berkualitas sebagai salah satu unsur penting dalam mewujudkan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis perlu mendapat dukungan perusahaan platform digital. Kedua, perkembangan teknologi informasi mendorong perubahan besar dalam praktik jurnalisme berkualitas, salah satunya dengan kehadiran perusahaan platform digital sehingga pemerintah perlu menata ekosistem perusahaan platform digital dalam hubungannya dengan perusahaan pers untuk mendukung jurnalisme berkualitas.
Pada poin ketiga, berdasarkan pertimbangan di tersebut perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
Perpres Publisher Rights bertujuan mengatur tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas guna berita yang merupakan karya jurnalistik dihormati dan dihargai kepemilikannya secara adil dan transparan.
Untuk ruang lingkup Perpres Publisher Rights meliputi pengaturan perusahaan platform digital, kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers, komite dan pendanaan. Platform digital yang dimaksud merupakan perusahaan platform digital yang ditetapkan berdasarkan kehadiran Layanan Platform Digital di Indonesia.
