Network
KabarDKI.com - Masalah pembongkaran rumah toko (ruko) di Pluit, Jakarta Utara terus berlanjut, dimana ada pihak yang melakukan intimidasi terhadap Ketua RT setempat, Riang Prasetya.
Melihat permasalahan ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta korban intimidasi persoalan pembongkaran rumah toko (ruko) melapor ke penegak hukum.
"Ada baiknya bilamana memang diduga ada intimidasi ataupun perbuatan pidana lain agar dilaporkan untuk diproses secara hukum," kata anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, menukil dari Antara.
Baca Juga: Pembongkaran Ruko yang Serobot Bahu Jalan, Pelaku Usaha Merasa Kecewa dengan RT
Menurut Justin, perseteruan antara pihak pemilik ruko dan Ketua RT setempat, Riang Prasetya, selaku yang memprotes pembangunan ruko seharusnya bisa diredam oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Konflik ini harus diredam dengan penyelesaian secara musyawarah oleh Pemprov DKI. Walau demikian, Pemprov juga harus menegakkan peraturan daerah dengan tegas.
Selain itu, Justin juga meminta kedua belah pihak untuk tidak mengedepankan tindak kekerasan atau intimasi dalam menyelesaikan masalah pembongkaran ruko.
Baca Juga: Viral Ketua RT di Jakarta Utara Debat dengan Pemilik Ruko yang Serobot Bahu Jalan
"Untuk pihak yang berkeberatan dengan pembongkaran atas areal rukonya, saya minta untuk legowo dan tidak memperpanjang masalah, atau dia sendiri nanti dapat terjerumus dalam masalah yang lebih dalam," jelasnya.
Sebelumnya, Riang Prasetya diduga mendapatkan intimidasi dari pemilik ruko Niaga Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara pasca protes keras yang dia layangkan. Riang memprotes pemilik ruko yang menempati lahan di atas fasilitas umum (fasum) yakni saluran air.
Intimidasi yang dialami Riang berupa perusakan kendaraan miliknya oleh orang tidak dikenal, aksi demo hingga bersitegang dengan pemilik ruko.***
