Network
KabarDKI.com - Ketua Komisi D DPRD Ida Mahmudah mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan kembali peraturan daerah (Perda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi penghuni rumah susun (rusun).
“Kalau ingin mencabut retribusi rusun, tolong dilihat, dipertimbangkan kembali, apakah rakyat kita yang tinggal di rusun sudah siap untuk bayar,"ujar Ida.
Ida menyoroti nasib pembebasan retribusi rumah susun (rusun) pada penyusunan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah rampung.
Baca Juga: Anggota DPRD DKI Jakarta Sebut Program DP Nol Tak Bermanfaat
Kendati demikian, menurut dia, hingga kini masih banyak penghuni rusun di Jakarta yang belum mengalami pemulihan ekonomi secara total pasca pandemi Covid-19.
"Tanggal 1 Desember, mereka dipanggil dan harus mulai bayar Retribusi Rusun padahal rakyat kita masih butuh sentuhan dari APBD,” ujarnya.
Senada, anggota DPRD DKI Basri Baco meminta agar Raperda tersebut tak perlu buru-buru disahkan sehingga perlu ditinjau kembali terutama agar aspek keadilan dan kesetaraan terjamin sebelum benar-benar disahkan menjadi aturan daerah.
“Sebelum benar-benar diterapkan, tolong dipikirkan kembali, dicek kembali hal-hal tersebut sudah bisa kita jamin atau tidak keberadaannya,” ujar Baco.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan masukan itu akan menjadi catatan yang akan dibahas bersama Sekda DKI Jakarta sebelum disahkan.
